Kritik Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Setara Institute: Ide Buruk Bagi Demokrasi

FOTO: Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan.

FOTO: Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan. (ist)

Jakarta – Wacana kepala daerah dipilih DPRD yang diusul Presiden RI, Prabowo Subianto, terus mendapat respon. Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan, menilai usulan itu adalah kemunduran dalam demokrasi.

“Ide ini buruk bagi demokratisasi dan tata kelola politik desentralisasi,” kata Halili Hasan, Minggu (15/12/2024).

Menurut Halili, mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah ke DPRD berpotensi memicu resentralisasi politik.

Akibatnya, pemerintah pusat bisa memanfaatkan DPRD untuk mengendalikan pemilihan kepala daerah secara langsung atau tidak langsung.

“Pilkada oleh DPRD hanya mempersempit ruang bagi rakyat untuk mengekspresikan kedaulatannya,” tegas Halili.

Halili mengakui pilkada langsung memakan biaya tinggi, disebabkan oleh berbagai faktor, seperti regulasi yang kompleks, kelembagaan yang lemah, kondisi partai politik, dan penegakan hukum yang tidak efektif.

Selain itu, biaya politik yang besar sering digunakan untuk membayar mahar pencalonan dan praktik politik uang.

“Solusi bukan dengan menggeser mekanisme pemilihan ke DPRD, tetapi dengan memperbaiki regulasi, memperkuat penyelenggara pemilu, mendorong demokratisasi partai, dan menegakkan hukum secara tegas dan adil,” ujar Halili.

Sebelumnya, Presiden Prabowo mengakui sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia terlalu mahal. Ada puluhan triliun uang yang keluar hanya dalam waktu 1-2 hari saat Pilkada.

Hal ini dikatakan Prabowo saat menghadiri acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Kamis (12/12/2024) malam.

“Berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing, ya kan?” kata Prabowo saat menjelaskan sistem Pemilu dalam sambutannya di HUT Partai Golkar.

Ia lantas membandingkan sistem tersebut dengan negara tetangga lain. Ia mengungkapkan, negara tetangga lain seperti Malaysia, Singapura, dan India lebih efisien dibanding Indonesia.

“Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, DPRD itu lah yang milih gubernur milih bupati. Efisien enggak keluar duit, efisien,” ucap Prabowo.

Comment