Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) resmi memecat Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi).

Jokowi dipecat bersama putra sulungnya, Wakil Presiden RI Gibran Rakabumingraka dan menantunya Bobby Nasution.

Pemecatan Jokowi menjadi akhir karir politik Jokowi setelah 20 tahun bersama PDIP mulai dari Walikota hingga presiden dua peridoe.

Ayah dari Ketum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep mengawali karir politiknya bersama PDIP sejak 2004 silam.

Melalui DPC PDIP Brengosan Purwosari, Solo. Pada tahun 2005, perjalanan politik Jokowi dimulai dengan maju sebagai calon Wali Kota Solo bersama wakilnya, FX Rudyatmo.

Kala itu, Jokowi memiliki ciri khas yang gemar blusukan dan dinilai dekat dengan rakyat hingga kembali terpilih untuk menjalani periode kedua jabatannya di Solo.

Pada tahun 2012, Jokowi mendapatkan atensi PDIP dan Gerindra untuk diusung bersama wakilnya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam ajang Pilkada DKI Jakarta.

Kemudian, Jokowi memilih maju sebagai calon presiden dengan didampingi oleh Jusuf Kalla di Pilpres 2014.

Pada tahun 2019, Jokowi kembali maju bersama Ma’ruf Amin dengan mendapatkan dukungan penuh dari PDIP di ajang Pilpres.

Namun pada periode akhir masa jabatannya sebagai presiden, hubungan Jokowi dan PDIP mulai retak pada Oktober 2023 lalu.

Keretakan hubungan itu tergambar dalam Pilpres 2024, Jokowi tidak mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai paslon yang diusung PDIP.

Pada tahun 2024, Jokowi justru mendukung putra sulungnya, Gibran Rakabuming yang menjadi Cawapres mendampingi Prabowo.

Jokowi akhirnya dipecat oleh PDIP lantaran dinilai melanggar kode etik AD/ART berdasarkan Surat Keputusan nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024 tentang pemecatan Joko Widodo dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

“Saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengumumkan secara resmi (pemecatan PDIP terhadap Jokowi),” ujar Komarudin dalam siara video resmi yang disiarkan oleh PDIP di Jakarta, pada Senin, 16 Desember 2024.

“Sesuai Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai (PDIP) di depan jajaran ketua DPD partai seluruh Indonesia,” tambahnya. (*)