Jakarta – Batalnya kenaikan taris pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen ditanggapi santai Menteri Keuangan Sri Mulyani meski potensi kehilangan penerimaan negara sebesar Rp75 triliun.

Menurut Bendahara Negara itu, potensi penerimaan yang belum jadi masih menjadi dinamika yang akan berjalan selama 12 bulan kedepan.

“Mengenai pengelolaan APBN 2025, seperti potensi penerimaan yang tidak jadi diterima (Rp75 triliun) dan lain-lain, dinamika ini masih berjalan selama 12 bulan ke depan,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta, Senin (6/1).

Ia menegaskan bahwa kebijakan fiskal akan terus disesuaikan dengan kondisi terkini. “Kita akan update setiap bulan. Jadi, saya harap semua pihak bisa bersabar,” tambahnya.

Sri Mulyani juga menekankan pentingnya mitigasi dampak kebijakan, dengan tetap menjaga fleksibilitas dalam pelaksanaan anggaran negara sesuai peraturan yang berlaku.

PPN awalnya direncanakan naik menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025, yang diproyeksikan dapat menambah penerimaan negara hingga Rp75 triliun.

Namun, desakan publik membuat pemerintah mengubah kebijakan tersebut. Presiden Prabowo Subianto memutuskan tarif 12 persen hanya berlaku untuk barang mewah, menggantikan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengonfirmasi bahwa perubahan kebijakan ini membuat potensi penerimaan negara berkurang signifikan.

“Dengan penerapan kebijakan ini, APBN 2025 hanya menambah Rp3,2 triliun, jauh dari potensi Rp75 triliun jika PPN 12 persen berlaku untuk semua barang dan jasa,” tulisnya di Instagram @sufmi_dasco, Selasa (31/12).

Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu dan Dirjen Pajak Suryo Utomo menegaskan fokus pemerintah kini adalah mencari sumber penerimaan baru.

“Kami akan optimalisasi penerimaan pajak melalui ekstensifikasi dan intensifikasi,” kata Suryo dalam sebuah media briefing di Jakarta Selatan, Kamis (2/1).

Sri Mulyani menutup dengan memastikan bahwa APBN akan terus dijalankan secara hati-hati untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sosial. (*)