Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyayangkan tindakan TNI Angkatan Laut (AL) yang membongkar pagar laut di perairan Tangerang pada Sabtu (18/1) tanpa berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak kementerian.

Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Doni Ismanto Darwin mengatakan, pembongkaran tersebut dapat mengganggu proses hukum yang tengah berlangsung.

“Kami menyayangkan pembongkaran pagar laut tersebut dilakukan tanpa koordinasi dengan KKP,” kata Stafsus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto Darwin dalam keterangannya, Minggu (19/1).

Doni menyebut pembongkaran pagar tanpa koordinasi itu justru berpeluang mengaburkan proses hukum yang sedang berjalan.

Doni menjelaskan bahwa KKP saat ini tengah mendalami kasus tersebut dengan pendekatan yang hati-hati.

Penyelidikan fokus pada aspek keberlanjutan ekosistem laut di wilayah tersebut, termasuk dampak pemasangan pagar terhadap lingkungan.

“Ada indikasi perubahan kondisi alam yang perlu kami selidiki lebih lanjut. Ini berpotensi memberikan dampak lingkungan yang signifikan,” tambahnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya koordinasi antarinstansi agar setiap tindakan tidak hanya sejalan dengan kepentingan bersama tetapi juga sesuai aturan hukum yang berlaku.

“Kami berharap ke depannya koordinasi antar pihak semakin diperkuat,” tegasnya.

Doni memastikan proses penyelidikan tetap berjalan, termasuk pemanggilan pihak-pihak terkait.

Ia juga menegaskan komitmen KKP untuk terus bersinergi dengan TNI AL dan instansi lain guna menjaga kedaulatan laut serta keberlanjutan sumber daya perairan Indonesia.

Sebelumnya, TNI AL menggelar pembongkaran pagar laut sepanjang 30,16 km di Kabupaten Tangerang.

Operasi yang dipimpin Komandan Pangkalan Utama AL (Danlantamal) III Jakarta, Brigjen (Mar) Harry Indarto, melibatkan pasukan khusus seperti Kopaska, Marinir, dan Dislambair, serta sejumlah kapal milik TNI AL.

“Kami bersama warga sekitar bergerak untuk membongkar pagar laut yang telah menjadi perhatian publik,” kata Harry.

Kepala Dinas Penerangan TNI AL, Laksamana Pertama I Made Wira Hady, menargetkan pembongkaran ini rampung dalam waktu 10 hari.

Operasi besar ini menunjukkan sinergi TNI AL dengan masyarakat, meski KKP berharap langkah-langkah serupa di masa depan dilakukan dengan lebih terkoordinasi.