Jakarta – Politisi Akbar Faizal, menyoroti rencana pelibatan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dalam merealisasikan program makan bergizi gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

Kritik tersebut disampaikan Akbar Faizal melalui cuitan di akun media sosialnya, X (sebelumnya Twitter), pada Minggu, 19 Januari 2025.

Dalam cuitannya, Akbar Faizal mengatakan bahwa sebagian besar dana pembangunan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah (baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota) bersumber dari Pemerintah Pusat melalui transfer daerah dan dana alokasi lainnya.

Ia menegaskan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) sebagian besar daerah di Indonesia masih sangat rendah, kecuali beberapa kota besar seperti DKI Jakarta.

“Dana pembangunan yang dipakai daerah-daerah itu (Pemprov & Pemkab) juga uang pemerintah pusat (transfer daerah, dll) selain PAD (pendapatan asli daerah). Namun hanya Pemprov DKI dan sedikit kota besar lainnya yg cukup kaya dari PAD. Hampir semua daerah letoy alias tak mampu dpt PAD besar hingga bisa berdiri tegak didepan pemerintah pusat,” tulis Akbar Faizal dikutip dimensia.id, Senin (20/1/2025).

“Jika daerah diminta sisihkan dana pembangunannya utk biayai makan siang gratis itu maka dpt dipastikan pembangunan daerah akan mandeq. Dari sini kita tahu problem serius kita,” tambah mantan Legislator DPR RI dua periode ini.

Sebelumnya, Presiden Prabowo mengajak pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam menyukseskan program MBG yang bertujuan meningkatkan asupan gizi masyarakat, khususnya anak-anak.

“Kemudian dari Pemda juga ikut serta, para gubernur, para bupati ingin ikut serta monggo. Kita buka siapapun yang mau ikut serta,” kata Prabowo dalam pernyataannya beberapa waktu lalu.

Untuk diketahui, Program andalan pemerintahan Prabowo-Gibran, Makan Bergizi Gratis (MBG) disediakan dari APBN sebesar Rp 71 triliun untuk 2025. Anggaran ini diperkirakan hanya cukup untuk merealisasikan program hingga Juni 2025.