Jakarta – Puluhan pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) menggelar aksi protes dan menuding Menteri Satryo Soemantri Brodjonegoro bertindak otoriter.

Sikap Menteri Satryo dengan memecat sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) demi kepentingan keluarganya.

Aksi ini dipimpin oleh Ketua Paguyuban Senin Hitam, Suwitno, yang menyuarakan ketidakpuasan atas kepemimpinan Menteri Satryo.

“Ini adalah bentuk respon kami atas tindakan pimpinan yang tidak sesuai prosedur. Ada kesan otoriter, bahkan pemecatan dilakukan secara semena-mena tanpa dasar yang jelas,” kata Suwitno saat diwawancarai.

Suwitno mengungkapkan bahwa beberapa pegawai telah dipecat, meskipun mekanisme pemecatan seharusnya mengikuti prosedur hukum.

Ia juga menyoroti adanya rasa takut di antara pegawai lain untuk bergabung dalam aksi protes karena khawatir akan dampak pada status kepegawaian mereka.

“Ada yang dipecat dan ada yang takut bersuara. Padahal kita ini bekerja di instansi pemerintah yang seharusnya dilindungi oleh aturan. Pemecatan seharusnya melalui proses yang benar, bukan sekadar keputusan sepihak,” tambahnya.

Selain itu, Suwitno menyinggung dugaan adanya tindakan fisik terhadap tenaga outsourcing yang bertugas menyediakan fasilitas kantor dan rumah dinas. Hal ini, menurutnya, turut memicu ketidakpuasan para pegawai.

Dalam aksi tersebut, para pegawai menuntut penyelesaian yang adil atas pemecatan yang terjadi dan meminta agar tindakan serupa tidak terulang di masa depan.

“Kami menuntut kejelasan, transparansi, dan penyelesaian yang adil bagi rekan-rekan kami yang dipecat,” tegas Suwitno.

Menanggapi aksi ini, Sekretaris Jenderal Kemendikti Saintek, Togar M. Simatupang, menyatakan bahwa kementerian masih membuka ruang dialog untuk menyelesaikan permasalahan. Ia juga membantah tuduhan bahwa pemecatan dilakukan secara sepihak.

“Kami selalu terbuka untuk dialog. Tidak ada pemecatan yang dilakukan tanpa alasan, dan kami sedang mencari solusi terbaik untuk semua pihak,” ujar Togar.

Togar menambahkan bahwa langkah reaktif dan tanpa dialog tidak akan memberikan hasil yang baik. Ia mengajak para pegawai untuk menggunakan jalur komunikasi yang lebih konstruktif.

Meski demikian, polemik ini menjadi sorotan publik terkait manajemen dan kepemimpinan di Kemendikti Saintek.

Keputusan Menteri Satryo yang dinilai otoriter dan cenderung mengabaikan prosedur memunculkan kekhawatiran mengenai transparansi dan keadilan dalam lembaga pemerintah.

Sampai berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari Menteri Satryo Soemantri Brodjonegoro terkait tudingan yang dilayangkan kepadanya. (*)