Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan aparat penegak hukum untuk tidak ragu tindak tegas perusahaan yang melanggar aturan terkait pertanahan dan hutan.

Arahan tegas ini disampaikan saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/1). Sidang itu dihadiri seluruh menteri dalam Kabinet Merah Putih.

“Saya sudah memberikan instruksi kepada unsur penegak hukum, seperti Jaksa Agung, BPKP, Kapolri, dan Panglima TNI, untuk memastikan aturan ditegakkan. Tidak ada toleransi bagi perusahaan yang melanggar ketentuan terkait pertanahan dan hutan,” tegas Prabowo.

Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan perlakuan khusus kepada pihak manapun yang mengabaikan kewajiban mereka. Semua perusahaan diwajibkan untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan, tanpa terkecuali.

“Ketentuan kita harus dipatuhi. Tidak ada perlakuan istimewa bagi siapa pun yang telah diberi kesempatan berulang kali tetapi tetap mengabaikan kewajibannya,” ujar Prabowo dengan nada tegas.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah siap mengambil langkah tegas, termasuk mencabut izin dan menguasai kembali lahan yang dikelola secara ilegal, terutama jika lahan tersebut merupakan kawasan hutan lindung.

“Kalau mereka tidak melaksanakan kewajibannya, ya, pemerintah akan bertindak. Lahan-lahan yang melanggar, apalagi di hutan lindung, akan kita ambil kembali,” lanjutnya.

Selain menyoroti penegakan hukum, Prabowo memberikan apresiasi kepada Kabinet Merah Putih atas upaya mereka dalam tiga bulan pertama masa pemerintahan. Ia memuji kebijakan-kebijakan yang telah berpihak pada kepentingan rakyat dan negara.

“Tiga bulan ini kita telah memberi bukti nyata kepada rakyat bahwa kebijakan yang kita buat benar-benar untuk mereka. Kebijakan kita adalah kebijakan yang pro-rakyat dan mengutamakan kepentingan bangsa,” ungkap Prabowo.

Arahan Prabowo menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga keberlanjutan lingkungan sekaligus menegakkan aturan yang adil bagi seluruh pihak.

Langkah ini juga menjadi bagian dari visi besar pemerintah dalam melindungi sumber daya alam Indonesia dari eksploitasi yang merugikan rakyat. (*)