Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan produksi padi naik 50% pada Januari dan Maret 2025 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Kenaikan ini di klaim sama dengan hasil perbandingan produksi pada tahun 2024 lalu yang mengalami peningkatakan produksi padi.

Hal ini dikatakan usai meneken nota kesepahaman dengan BPS terkait data produksi padi. Tandatangan dilaksanakan di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2025).

“Produksi Januari, Februari, Maret 2025, sesuai data BPS, juga sudah dilaporkan kepada Bapak Presiden, itu naik dibanding tahun lalu, itu 50% di Januari, 49% di Februari, dibanding tahun lalu, pada bulan yang sama, dan 51% di bulan Maret. Tiga bulan berturut-turut, semoga di April juga baik,” kata dia di Kementan.

Seiring dengan kenaikan produksi, Amran menyebut harga gabah di petani saat ini telah terjun bebas. Menurutnya berdasarkan data di lapangan, pada 70% provinsi harga gabah di bawah harga pembelian pemerintah (HPP) yang ditentukan Rp 6.500/kg.

“Fakta lapangan hari ini, 70% provinsi seluruh Indonesia, harga gabah di bawah HPP, Rp 6.500 yang telah ditetapkan oleh Bapak Presiden. Itu menunjukkan linier antara yang diumumkan oleh BPS, dan fakta yang terjadi sekarang, bahwa produksi naik, harga turun. Ini kita akan bahas sebentar,” terangnya.

Seiring dengan menurunnya harga gabah, harga beras di pasaran diklaim juga turun. Amran menyebut saat ini harga beras Rp 12.000/kg.

“Di Januari, Februari tahun 2024, masih ingat, itu bahkan antri membeli beras dan dijatah waktu itu, harga rata-rata Rp 15.000 lebih, sekarang Rp 12.000 lebih. Jadi sudah dua fakta lapangan menunjukkan bahwa linier angka BPS yang diberikan. Insyaallah ke depan kita kolaborasi, kita lakukan yang terbaik,” terangnya.

Terkait nota kesepahaman dengan BPS, Amran menekankan bahwa data terkait produksi beras hanya dari BPS. Amran menyebut, pelaksanaan ini dilakukan agar tidak ada subjektivitas terkait data produksi padi jika ada data dari Kementan. Dia pun memerintahkan jajarannya untuk tidak mengeluarkan data terkait produksi padi.

“Alhamdulillah kita sudah sepakat bahwa kita satu pintu, yaitu datanya dari BPS, sehingga tidak menciptakan polemik di publik. Karena kalau kita membuat data sendiri, mengambil data sendiri, bisa jadi subjektivitasnya tinggi,” pungkasnya. (*)