Jakarta – Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kembali membuktikan perannya sebagai pilar utama perekonomian Indonesia. Dengan kontribusi lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional serta menyerap hampir 97 persen tenaga kerja, sektor ini terus berkembang pesat.

Saat ini, jumlah UMKM di Indonesia telah mencapai lebih dari 64 juta unit usaha. Tak hanya berkontribusi di dalam negeri, UMKM juga memiliki peran dalam ekspor nasional dengan sumbangan sekitar 15,7 persen dari total ekspor.

Pemerintah menargetkan peningkatan ekspor UMKM dalam beberapa tahun ke depan guna mencapai pertumbuhan ekspor sekitar sembilan persen dalam lima tahun ke depan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam acara BRI UMKM Export dan BRI Microfinance Outlook 2025 di Tangerang pada Kamis, 30 Januari 2025, menegaskan komitmen pemerintah terhadap sektor UMKM.

“Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam 100 hari pertama ini, telah dilakukan salah satu inisiatif yakni hapus utang dan hapus tagih sebagai keberpihakan kepada UMKM, dan dari monitor yang terbanyak hapus tagih adalah Bank BRI. Nah, tentu ini merupakan perwujudan komitmen pemerintah kepada masyarakat,” kata Airlangga.

Selain itu, pemerintah juga memberikan subsidi bunga hingga lima persen bagi kredit investasi UMKM yang bergerak di sektor padat karya, seperti tekstil, garmen, alas kaki, makanan dan minuman, serta furnitur. Langkah ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kapasitas produksi yang berorientasi ekspor.

Airlangga juga menyoroti pentingnya inklusi keuangan dalam memperkuat UMKM. Saat ini, tingkat inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 88,7 persen dan menjadi salah satu prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

Untuk lebih mendukung ekspor UMKM, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Peningkatan Ekspor Nasional, termasuk bagi UMKM. Selain itu, berbagai skema pembiayaan seperti Ultra Mikro (UMi), Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta program PNM Mekaar dan PNM ULaMM terus dioptimalkan.

Tak hanya itu, pemerintah juga menginstruksikan Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor (LPEI) untuk menyediakan modal kerja bagi UMKM ekspor, serta memberikan fasilitas penjaminan dan asuransi.

Program Kemudahan Impor untuk Tujuan Ekspor (KITE) turut diberikan dengan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPN impor bagi UMKM berorientasi ekspor.

Sebagai langkah konkret untuk mendorong pertumbuhan UMKM, Kemenko Perekonomian bekerja sama dengan BRI dan Kementerian UMKM untuk membina 20 UMKM terbaik setiap tahunnya.

Targetnya, mereka bisa berkembang menjadi usaha menengah yang tangguh dan siap bersaing di pasar global.

“Dengan dukungan yang kuat, saya berharap UMKM Indonesia terus tumbuh dan naik kelas,” pungkas Airlangga.