Jakarta – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan kebijakan tawaran pensiun dini kepada dua juta pegawai federal sipil penuh waktu dengan pembayaran gaji selama delapan bulan gaji.

Tawaran ini diumumkan Trump sebagai langkah strategi besar untuk memangkas jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di berbagai lembaga pemerintahan AS secara siginifikan.

“Program pengunduran diri yang ditangguhkan” memungkinkan pegawai federal tetap menerima gaji hingga 30 September tanpa harus menjalankan tugas mereka secara langsung. Beberapa tugas mereka bahkan bisa dikurangi atau dihapus selama periode tersebut.

Informasi ini disampaikan dalam sebuah email yang dikirimkan kepada para pegawai federal dan dilaporkan oleh Reuters serta dikutip oleh France 24 pada Rabu, 29 Januari 2025.

Dalam email tersebut, pegawai federal diberikan tenggat waktu hingga 6 Februari untuk memutuskan apakah mereka akan mengikuti program ini.

Bagi mereka yang berminat, instruksinya adalah membalas email tersebut dari akun pemerintah resmi dengan menuliskan kata “mengundurkan diri.”

Penawaran ini mencakup sebagian besar PNS, kecuali mereka yang bekerja dalam bidang keamanan nasional, imigrasi, serta pegawai di Layanan Pos AS.

Kebijakan ini mencerminkan pendekatan Presiden Trump yang berfokus pada efisiensi pemerintahan dengan merampingkan struktur birokrasi dan menyesuaikan lembaga pemerintah dengan prioritas politiknya.

Sejak awal masa jabatannya, Trump berusaha mengurangi jumlah pegawai federal guna menghemat anggaran dan menciptakan sistem yang lebih fleksibel. Saat ini, terdapat sekitar 2,3 juta pegawai negeri sipil di AS di luar pegawai Layanan Pos.

Mayoritas dari mereka bekerja di badan-badan keamanan, tetapi ratusan ribu lainnya bertugas dalam berbagai sektor, seperti pelayanan kesehatan veteran, pengawasan pertanian, dan administrasi anggaran pemerintah.

Menurut email yang dikirimkan, pemerintah menginginkan “tenaga kerja yang lebih ramping dan fleksibel.”

Meski militer dan beberapa badan tertentu mungkin akan menambah staf, banyak lembaga lainnya akan menghadapi restrukturisasi dan kemungkinan pemutusan hubungan kerja.

“Saat ini, kami tidak dapat memberikan jaminan penuh mengenai keberlanjutan posisi atau lembaga tempat Anda bekerja, tetapi jika posisi Anda dihapus, Anda akan diperlakukan dengan bermartabat. Reformasi tenaga kerja federal akan menjadi langkah besar,” bunyi email tersebut.

Penawaran pensiun dini ini diharapkan dapat menghemat anggaran pemerintah secara signifikan.

Pejabat senior pemerintahan memperkirakan bahwa jika 5 hingga 10 persen PNS bersedia mengundurkan diri, maka AS bisa menghemat sekitar USD 100 miliar atau sekitar Rp1.621 triliun (dengan asumsi kurs Rp16.214 per dolar AS).

Kebijakan ini pertama kali terungkap melalui sebuah memo yang dikirim oleh pemerintahan Trump kepada pegawai federal.

Para pegawai yang setuju untuk mundur diminta membalas email dengan menuliskan kata “resign.”

“Tenaga kerja federal (PNS) harus menjadi yang terbaik yang bisa ditawarkan Amerika.

Kami akan menuntut keunggulan di setiap level,” demikian kutipan dari memo tersebut, sebagaimana dilaporkan oleh Channel News Asia pada Rabu, 29 Januari.

Program pensiun dini massal ini akan dimulai pada Selasa, 3 Februari, dan berakhir pada 6 Februari 2025.

Alasan di Balik Kebijakan Donald Trump

Selain alasan efisiensi anggaran, kebijakan ini juga diyakini bertujuan untuk mendorong pegawai federal kembali bekerja dari kantor.

Selama beberapa tahun terakhir, banyak pegawai federal menikmati kebijakan bekerja dari rumah, terutama sejak pandemi COVID-19 melanda.

Dengan kebijakan baru ini, Trump ingin mengubah budaya kerja di kalangan pegawai federal dan memastikan bahwa tenaga kerja pemerintah kembali ke kantor sesuai dengan kebijakan administrasi saat ini. (*)