Jakarta – Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menanggapi isu mengenai kemungkinan Presiden Prabowo Subianto akan merombak atau mereshuffle Kabinet Merah Putih. Ia menegaskan bahwa keputusan terkait reshuffle sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden.

“Menyangkut dengan apa yang ditanyakan tentang hak prerogatif presiden. Jadi gini, menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Bapak Presiden,” ujar Bahlil saat menghadiri pembukaan Rakernas Partai Golkar di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025).

Sebagai Menteri ESDM, Bahlil menegaskan bahwa dirinya sepenuhnya menyerahkan keputusan reshuffle kepada Presiden.

Ia juga mengingatkan bahwa seorang menteri tidak seharusnya berkomentar di luar batas kewenangannya.

“Karena itu adalah hak prerogatif Presiden. Jadi, semuanya diserahkan kepada Pak Presiden. Jangan kita mengomentari atau bertindak melampaui batas kewenangan,” kata Bahlil.

Pengamat Politik Nilai Bahlil Layak Direshuffle

Sebelumnya, Pengamat Politik sekaligus Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menilai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia layak di-reshuffle Prabowo.

“Kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengenai gas LPG 3 kg membuat polemik dan kegaduhan yang dianggap mempersulit rakyat kecil dan menghilangkan salah satu sumber pendapatan pedagang kecil,” ujar Fernando, Kamis (6/2/2025).

Pasalnya, kebijakan Bahlil membuat antrean panjang masyarakat di pangkalan penjualan elpiji yang bahkan memakan korban jiwa.

Seorang nenek bernama Yonih (62) yang meninggal dunia usai mengantre beli isi tabung gas elpiji 3 kilogram di Pamulang, Kota Tangerang Selatan.

“Akibat dari kebijakan Bahlil tersebut membuat dampak negatif bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Saya ragu Bahlil benar-benar loyal kepada Presiden Prabowo dan ingin pemerintahannya berhasil sampai akhir masa jabatannya,” katanya.

Dia curiga, Bahlil sebagai loyalis Joko Widodo (Jokowi) membawa agenda sendiri sesuai dengan arahan dan keinginan Jokowi.

“Jangan-jangan Bahlil menginginkan pemerintahan Prabowo buruk di mata masyarakat sehingga memicu reaksi,” ujarnya.

“Semoga saja Presiden Prabowo menyadari hal tersebut dan segera melakukan pencopotan terhadap Bahlil dari Kabinet Merah Putih. Sebaiknya Presiden Prabowo segera menyingkirkan Bahlil atau siapa saja menteri yang membawa agenda sendiri dari Kabinet Merah Putih,” katanya.

Dengan begitu, kata dia, tidak akan ada lagi upaya-upaya untuk menggagalkan pemerintahan Prabowo dari internal Kabinet Merah Putih.

Prabowo Warning Menteri

Sementara, Menanggapi isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo mengaku telah meminta agar jajaran Kabinet Merah Putih untuk bersih-bersih dengan kurun waktu 100 hari.

Dia tak segan-segan menyingkirkan pembantunya yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat.

“100 hari pertama saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang siapa yang bandel, siapa yang ndablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat pemerintahan yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tindak,” kata Prabowo dalam sambutannya pada sambutannya di Resepsi Harlah ke-102 NU, Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).