Jakarta – Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI telah mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan para pakar guna membahas efektivitas program subsidi pupuk pemerintah.

Wakil Ketua BAKN DPR RI, Habib Idrus Salim Aljufri, mengungkapkan bahwa rapat tersebut bertujuan menggali berbagai perspektif terkait kebijakan program subsidi pupuk.

“Kami mendengar pendapat para pakar dari IPB, BRIN, dan Unpad mengenai efektivitas subsidi pupuk. Beberapa dari mereka menilai kebijakan ini sudah berada di jalur yang tepat, tetapi masih perlu perbaikan agar lebih optimal,” ujarnya pada Selasa (11/2/2025).

Habib Idrus menekankan pentingnya peningkatan efisiensi Harga Pokok Penjualan (HPP) agar subsidi pupuk lebih tepat sasaran.

Selain itu, BAKN juga ingin memastikan distribusi pupuk berjalan lancar tanpa celah yang merugikan petani.

“Tujuan kami adalah memperbaiki HPP sehingga subsidi lebih efisien. Kami juga ingin mencari solusi agar distribusi pupuk benar-benar sampai ke petani tanpa hambatan atau penyimpangan,” jelasnya.

Untuk diketahui, BAKN DPR RI telah berdiskusi dengan berbagai pakar, termasuk Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, Kepala Organisasi Riset Pertanian dan Pangan BRIN, Guru Besar Teknologi Tanah IPB, serta Dekan Fakultas Pertanian Unpad.

Mereka memberikan pandangan tentang tantangan serta solusi dalam implementasi subsidi pupuk.

Salah satu isu yang mencuat adalah kenaikan HPP akibat meningkatnya harga bahan baku pupuk, yang sebagian besar masih diimpor.

“HPP naik karena bahan baku seperti kalium masih 100 persen impor, sementara unsur lainnya sekitar 80 persen juga masih bergantung pada impor,” ungkap Habib Idrus.

Dengan meningkatnya HPP, beban subsidi otomatis ikut naik, yang berpotensi memberatkan anggaran pemerintah.

Oleh karena itu, BAKN mempertimbangkan solusi untuk mengurangi ketergantungan impor bahan baku pupuk guna menekan biaya produksi tanpa mengurangi bantuan kepada petani.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan, subsidi pupuk dihitung berdasarkan selisih antara HPP dan Harga Eceran Tertinggi (HET) dikalikan dengan volume penyaluran pupuk.