Jakarta – Presiden Prabowo Subianto meluncurkan rencana membentuk 80.000 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih secara bertahap di seluruh penjuru Indonesia. Proyek raksasa ini diperkirakan membutuhkan total dana hingga Rp 400 triliun.

Langkah strategis ini diperkuat lewat terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Kopdes Merah Putih, yang diteken langsung oleh Prabowo pada 27 Maret lalu.

Menurut Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi, setiap koperasi diperkirakan memerlukan suntikan modal sekitar Rp 5 miliar. Namun, ia mengungkapkan bahwa rincian pendanaan, termasuk sumbernya, apakah dari APBN, APBD, atau alternatif lain, masih dalam tahap pembahasan intensif bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN.

“Kalau dikalikan, ya bisa sampai Rp 400 triliun totalnya. Tapi soal dari mana dananya, masih digodok,” ujar Budi, Jumat (11/5/2025).

Sementara itu, persiapan administratif terus dikebut. Kementerian Koperasi tengah menyusun petunjuk teknis dan simulasi pelaksanaan agar peluncuran Kopdes berjalan lancar. Targetnya, semua dokumen dan legalitas kelembagaan rampung pada akhir Juni 2025.

Budi juga menyebutkan bahwa saat ini sekitar 32 ribu desa telah memiliki koperasi, sementara 52 ribu lainnya belum. Ada wacana untuk mengembangkan atau mengubah koperasi yang sudah ada menjadi bagian dari jaringan Kopdes Merah Putih.

“Yang penting sekarang bentuk dulu kelembagaannya. Kalau legalitasnya belum ada, gimana bisa bangun, apalagi pinjam dana,” katanya.

Rencananya, koperasi ini tak sekadar jadi lembaga ekonomi biasa. Kopdes Merah Putih juga akan difungsikan sebagai koperasi simpan pinjam, lengkap dengan pendampingan dari perbankan agar pengelolaannya lebih profesional dan minim risiko gagal bayar.

“Bank bisa bantu pelatihan, kawal keuangan, termasuk urusan pinjaman ke Himbara dan lainnya. Semua akan diawasi,” tambahnya.

Sebelumnya, Menko Pangan Zulkifli Hasan juga sempat menyampaikan bahwa modal awal Kopdes Merah Putih diperkirakan berkisar Rp 3–5 miliar per unit. Meski skema pembiayaan belum final, pembentukan koperasi sudah mulai berjalan menyusul diterbitkannya Inpres.

“Begitu Inpres keluar, langsung tancap gas. Pemerintah desa yang nanti akan membentuk dan mengelola,” ujar Zulhas saat open house di kediamannya, Senin (31/3).