Bandung, Dimensia.id — Anggota Komisi I DPR RI, Elita Budiati, menyoroti rangkaian unjuk rasa (unras) yang terjadi di berbagai daerah Indonesia sejak akhir Agustus hingga awal September 2025, di mana aksi penyampaian aspirasi yang awalnya berjalan damai berujung pada tindakan anarkistis, penjarahan, serta perusakan fasilitas umum.

Menurut Elita, insiden tersebut menjadi indikasi kegagalan sistem intelijen negara dalam melakukan deteksi dini terhadap potensi eskalasi massa. Ia menilai seharusnya lembaga intelijen mampu melakukan mitigasi dan pencegahan sebelum situasi berkembang menjadi kerusuhan luas.

“Tugas intelijen itu melakukan deteksi dini dan mitigasi ancaman. Tapi dalam kasus ini, nyaris tidak ada antisipasi. Kalau pun ada, mestinya dampaknya bisa diminimalkan. Ini kerusuhan yang hampir tak terkendali, dan saya kira wajar bila disebut ada kegagalan di sistem intelijen,” ujar Elita dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI di Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (7/10/2025).

Politisi tersebut juga menyoroti kurangnya koordinasi antara TNI dan Polri dalam menghadapi potensi amuk massa. Ia menegaskan pentingnya sinergi kedua institusi pertahanan dan keamanan negara dalam merespons dinamika sosial yang berpotensi mengancam ketertiban umum.

“Kita butuh kolaborasi yang solid antara TNI dan Polri. Saat ada potensi gerakan massa yang bisa mengganggu keamanan, keduanya harus sejalan, tidak boleh berjalan sendiri-sendiri,” tegasnya.

Elita menambahkan bahwa penyampaian aspirasi merupakan hak konstitusional warga negara, namun pelaksanaannya harus tetap berada dalam koridor damai dan kontekstual.

Ia berharap aparat negara dapat menjaga keseimbangan antara perlindungan hak warga dan penegakan hukum terhadap tindakan anarkis.

Lebih jauh, Elita menyoroti adanya ego sektoral antarinstansi intelijen yang kerap menjadi hambatan koordinasi di lapangan. Ia menilai hal tersebut sebagai persoalan serius yang harus segera diatasi agar tidak menimbulkan celah dalam sistem keamanan nasional.

“Dalam rapat dengan Panglima TNI, kita mendengar langsung bahwa masih ada ego sektoral antar lembaga intelijen yang seharusnya bersinergi. Ini sangat berbahaya. Tidak boleh ada miskoordinasi apalagi ego kelembagaan dalam menghadapi ancaman keamanan,” pungkasnya.