Jakarta, Dimensia.id – Di tengah tantangan geografis dan keterbatasan akses pendidikan di wilayah kepulauan, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan komitmennya menghadirkan keadilan pendidikan bagi seluruh warga tanpa terkecuali.

Melalui gagasan Sekolah Rakyat di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Pemerintah Kota Makassar berupaya memastikan anak-anak di pulau memiliki kesempatan belajar yang setara dengan mereka yang tinggal di daratan.

Untuk mewujudkan program tersebut, Munafri bersama Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufri, melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Sosial RI di Jakarta, Rabu (8/10/2025). Rombongan Pemkot Makassar diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemensos RI, Robben Rico, dalam suasana diskusi yang hangat dan produktif.

Appi menjelaskan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam memperluas jangkauan pendidikan inklusif serta layanan sosial di wilayah kepulauan.

“Ini adalah bentuk komitmen Pemerintah Kota Makassar mendukung program Presiden dalam menghadirkan Sekolah Rakyat. Tujuannya agar setiap anak, di mana pun mereka tinggal, memiliki kesempatan belajar yang sama,” ujar Appi.

Ia menambahkan, pembangunan Sekolah Rakyat di Kepulauan Sangkarrang menjadi langkah strategis untuk menjawab kebutuhan pendidikan anak-anak di pulau yang selama ini harus menempuh jarak jauh untuk bersekolah di daratan.

“Lahan di daratan semakin terbatas, sementara di pulau masih ada ruang yang bisa dimanfaatkan. Ini menjadi peluang untuk menghadirkan Sekolah Rakyat sekaligus memastikan anak-anak di sana tidak tertinggal hanya karena faktor geografis,” jelasnya.

Appi menegaskan bahwa program ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan bagian dari visi besar menjadikan Makassar sebagai kota inklusif dan berkeadilan sosial.

Pemerintah Kota, katanya, akan terus berkoordinasi lintas kementerian untuk memperkuat dukungan anggaran dan kebijakan yang berpihak pada masyarakat kepulauan.

“Kami berharap kehadiran Sekolah Rakyat menjadi simbol kehadiran negara di tengah masyarakat pulau, memastikan tidak ada anak Makassar yang tertinggal dalam menggapai masa depan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufri, menyampaikan bahwa pertemuan dengan Kemensos menjadi langkah penting dalam memperjuangkan hak pendidikan masyarakat kepulauan.

Menurutnya, beberapa pulau di wilayah Makassar memiliki lahan kosong yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan sekolah.

“Kami membahas secara khusus rencana pembangunan Sekolah Rakyat di pulau, dan mendapat respons positif dari Sekjen Kemensos,” ungkap Andi Bukti.

Ia menambahkan, pihak Kementerian Sosial menyatakan kesiapannya untuk mendukung rencana tersebut dan mendorong percepatan realisasinya.

“Ini kebutuhan mendesak bagi masyarakat di pulau, dan kami akan terus mengawal agar segera terealisasi,” ujarnya.

Selain membahas pendidikan, pertemuan tersebut juga menyinggung pentingnya menyiapkan skema bantuan sosial bagi masyarakat kepulauan dalam menghadapi perubahan cuaca ekstrem yang dapat memengaruhi penghidupan mereka.

“Pihak Kemensos merespons positif dan meminta agar Pemkot Makassar menyiapkan program bantuan sosial bagi warga yang terdampak perubahan iklim,” tutup Andi Bukti.

Langkah koordinasi ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam memperjuangkan pemerataan layanan dasar dan memastikan masyarakat kepulauan memperoleh akses pendidikan serta kesejahteraan sosial yang layak.